Tolak Politisasi APBD, Pimpinan KAMMI Cilegon Diseret Pamdal

Tolak Politisasi APBD, Pimpinan KAMMI Cilegon Diseret Pamdal

0
BAGIKAN

Cilegon (6/9/2021) – Agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon sempat diselingi protes oleh kalangan mahasiswa pada Senin (6/9/2021).

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Cilegon membentangkan spanduk di lantai atas ruang sidang ketika Ketua DPRD Cilegon, Isro Mi’raj sedang menyampaikan sambutan penutupan sidang sekira pukul 11.00 WIB.

Insiden itu berlangsung singkat, pasalnya upaya mahasiswa itu langsung dihalau oleh petugas pengamanan dalam (pamdal) dan pegawai Sekretariat DPRD yang kemudian langsung mengamankan mahasiswa yang berjumlah sekira tiga orang tersebut.

“Kami ngga ngapa-ngapain, cuma mau menolak (KUA-PPAS) ini (supaya tidak) dipolitisasi, karena kan rapatnya di luar kota, ujung-ujung sudah disahkan. Ini ada kepentingan politik,” ungkap Ediyansyah selaku Ketua KAMMI Cilegon saat diseret keluar ruang sidang paripurna.

Baca Juga :   Bantu Penyintas Banjir Cilegon, KAMMI dan RKP Banten Gelar Aksi Galang Dana

Terlihat spanduk yang sempat terbentang tersebut bertuliskan “KAMMI Menggugat!! Tolak Politisasi Dana APBD” sontak menjadi perhatian seluruh peserta dan undangan sidang paripurna yang kemudian langsung ditutup.

Untuk diketahui, pembahasan Rancangan KUA-PPAS merupakan agenda rutin tahunan yang biasa dihelat Pemkot Cilegon di luar daerah dengan melibatkan Badan Anggaran DPRD Cilegon, mengingat fungsi anggaran yang menjadi kewenangan parlemen. (MAS/001)

TINGGALKAN KOMENTAR

20 + twenty =