Sejumlah Massa Aksi Tolak PPKM, Diringkus Aparat ke Mapolres Lebak-Banten.

Sejumlah Massa Aksi Tolak PPKM, Diringkus Aparat ke Mapolres Lebak-Banten.

0
BAGIKAN

Kabupaten Lebak (30/07/2021) – Sekelompok orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Selatan (ARAS) hendak melakukan aksi unjuk rasa menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di depan Alun-Alun Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten pada Kamis (29/07/2021).

Dalam aksi tersebut diwarnai peringkusan beberapa massa aksi oleh aparat. Dimana massa aksi yang berjumlah 9 antara lain 8 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang digelandang, belum sempat menggelar aksinya sebab langsung dibubarkan oleh pihak kepolisian dan lsegera diangkut ke Mapolres Lebak-Banten.

Alif Ibnu Sina, selaku koordinator lapangan (Korlap) aksi menuturkan bahwa aksi ini merupakan aksi yang ditujukan kepada pemerintah baik pusat, provinsi hingga daerah Kabupaten Lebak, ia menilai bahwa seluruh bentuk polemik yang terjadi adalah akibat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Sebenernya sumber pemicu segala bentuk polemik yang terjadi hari ini adalah akibat dari kebijakan Mendagri yang kami rasa tidak memiliki dasar apapun. Padahal dalam UU Kekarantinaan Nomor 6 tahun 2018 hanya tertuang dua, yakni Karantina Wilayah dan PSBB saja. Dan dua aspek tadi (pemerintah harusnya) sangat bertanggung jawab atas kebutuhan dasar seluruh masyarakat atas pemberlakuan aturan tersebut,” ungkap Alif.

Adapun tuntutan yang hendak di lontarkan pada aksi tersebut antara lain adalah:

1) Menolak PPKM level serta menuntut Pemerintah Pusat untuk segera memberlakukan Karantina Wilayah dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat sesuai konstitusi UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 53-55.

Baca Juga :   Grup 1 Kopassus Tanam 13.000 Pohon Untuk Penghijauan

2) Menuntut Pemerintah Pusat dan Daerah agar lebih transparan dalam penggunaan dana pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan covid-19 serta data sebaran hasil testing, trecing dan treatment masyarakat (Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

3) Menuntut Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan pengawasan serta mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau (pasal 95 dan 93 UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 7a UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Ditempat yang sama, Repi Rizali, salah satu massa aksi menyampaikan bahwa dalam hal ini pemerintah takut terhadap penyebaran virus covid-19, akan tetapi lebih takut menghadapi suara kritis masyarakat yang menyampaikan kegagalan pemerintah dalam mengatasi pandemi.

“Gagalnya aksi tolak PPKM di Malingping pada hari ini adalah bukti nyata pembunuhan terhadap nilai nilai demokrasi, karena tidak ada alasan yang jelas terkait pelarangan aksi tersebut. Ketika prosedur sudah ditempuh dan prokes sudah diterapkan sesuai dengan aturan pemerintah tetapi tetap tidak bisa menyampaikan aspirasi yang sudah dijamin dalam UU No 9 tahun 1998, maka indikasinya sudah jelas, pandemi dijadikan alasan untuk membungkam suara kritis,” tutur Repi.

Baca Juga :   Satreskrim Polres Pandeglang Berhasil Tangkap Spesialis Curat Bobol Rumah dan Toko Sembako

Ia juga menjelaskan bahwa ketika suara masyarakat sudah dibungkam maka itu sangat bertentangan dengan prinsip negara demokrasi, yang harus pemerintah sadari kritik di negara demokrasi itu lumrah, wajar dan pasti. Kecuali kalau pemerintah kita hari ini menganut paham komunis. Ia juga menyebutkan bahwa perlu ditegaskan apabila pemerintah menantang konsistensi dari massa aksi di Lebak Selatan maka tantangan itu pasti akan dipenuhi.

“Kita Indonesia, negara demokrasi yang dimana setiap orang dijamin untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, kalau penyampaian pendapat sudah dilarang maka itu sudah mengarah ke paham orang orang komunis yang dimana kita tahu bersama bahwa paham komunis sudah jelas ditolak di NKRI, sehingga layak dan patut dipertanyakan pemerintah hari ini apakah masih menggunakan paham demokrasi atau tidak, pemerintah jangan menaruh puntung rokok dibawah daun kering,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, massa aksi juga menyayangkan sikap Kapolsek Malingping yang dinilai tidak mengedepankan cara persuasif dalam menghadapi masa aksi akan tetapi malah bersikap arogan dan tidak humanis.

“Sikap yang ditunjukkan oleh Kapolsek Malingping dalam beberapa aksi jelas cacat dari etika komunikasi dan etika seorang pemimpin, cek sundana mah asa pang aingna,” pungkas Repi. (MAS/001)

TINGGALKAN KOMENTAR

16 − 8 =