Prediksi Peredaran Rokok Ilegal Rugikan Negara Rp 4,38 T

Prediksi Peredaran Rokok Ilegal Rugikan Negara Rp 4,38 T

0
BAGIKAN

Serang (28/5/2021) – Diduga kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal mencapai Rp 4,38 triliun selama tahun lalu. Angka tersebut dihitung oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Data ini merupakan estimasi dari penindakan peredaran rokok ilegal sebesar 5 persen yang dilakukan Ditjen Bea dan Cukai.

“Itu pun yang ditindak, faktanya banyak rokok ilegal yang tidak ditindak,” ujar Ekonom Senior INDEF, Enny Sri Hartati dalam channel Youtube Akurat ‘Intervensi Rezim Kesehatan dan Ancaman Sektor Pertembakauan,’ Jumat (28/5/2021).

Enny melanjutkan, kehilangan penerimaan negara tersebut disebabkan oleh kenaikan cukai yang dinilai terlalu eksesif bagi industri tembakau. Akibatnya, justru kenaikan cukai tak berdampak positif sesuai tujuannya menurunkan prevalensi perokok.

Hingga saat ini, kata Enny, kenaikan cukai rokok menambah tekanan kepada industri hasil tembakau di tengah pandemi COVID-19. Sebaliknya, prevalensi merokok pada anak terjadi kenaikan.

Baca Juga :   KPAI: Jangan Ajak Anak Ikut Kampanye

Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan prevalensi merokok anak usia 10-18 tahun turun menjadi 5,4 persen. Namun pada 2019, Bappenas mencatat justru prevalensi perokok anak mengalami peningkatan menjadi 9,1 persen.

“Dengan penerapan cukai yang eksesif malah produksi turun, namun prevalensi tetap tak berkurang,” katanya.

Enny juga mencatat kenaikan cukai tersebut merugikan negara. Sebab meskipun produksi rokok menurun, konsumsi tetap tinggi di rokok ilegal.

“Ketika harga rokok legal naik dan daya beli masyarakat menurun, permintaan rokok ilegal malah meningkat. Artinya, menurunkan prevalensi tak tercapai, padahal persoalannya bukan terhadap rokok legal,” tutur dia.

Untuk itu, Enny berharap pemerintah tak memberikan kebijakan cukai yang terlalu eksesif. Sebab, hingga saat ini masyarakat pun masih memiliki celah untuk mengonsumsi rokok ilegal.

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo, meminta pemerintah mengedepankan keadilan terhadap industri hasil tembakau. Menurutnya, industri rokok ini hanya didorong untuk menambah penerimaan negara.

Baca Juga :   Tiga Ganda Putra Indonesia Masuk ke Perempatfinal Indonesia Open 2019

“Industri hasil tembakau ini faktanya hanyalah menjadi sapi perah oleh pemerintah dan negara,” katanya.

“Bahkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/2020, tidak ada keberpihakannya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka tentang industri hasil tembakau ini perlu mendapatkan satu payung hukum perlindungan,” tambahnya.

Adapun hingga akhir April 2021, penerimaan cukai hasil tembakau atau cukai rokok mencapai Rp 58,25 triliun. Realisasi ini naik 34,42 persen dari periode yang sama tahun lalu Rp 43,33 triliun. Penerimaan cukai rokok itu sudah mencapai 33,52 persen dari target tahun ini sebesar Rp 173,78 triliun.

Secara keseluruhan penerimaan cukai hingga akhir bulan lalu sebesar Rp 60,05 triliun, naik 32,77 persen dari periode yang sama tahun lalu Rp 45,23 triliun. (MAS/001)

TINGGALKAN KOMENTAR

5 × two =