Menangkal Hoax untuk Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas

Menangkal Hoax untuk Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas

0
BAGIKAN

oleh Budi Chrismanto Sirait, S.Sos., M.A (Dosen Ilmu Politik Fisipol Universitas Kristen Indonesia)

Pesta demokrasi Indonesia tahun 2019 sudah tinggal hitungan minggu. Untuk pertama kalinya bangsa kita akan mencatatkan sejarah baru dengan melaksanakan penggabungan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tanggal 17 April 2019.

Demi mendongkrak popularitas dan elektabilitas para calon, berbagai macam instrumen dilakukan oleh para kontestan untuk mem-framing dirinya sebagai orang yang paling tepat dan relevan untuk dipilih rakyat menjadi penyalur aspirasinya baik di legislatif maupun dalam pertarungan Pilpres.

Layaknya seorang fotografer, para politisi bisa melakukan pencitraan dengan memainkan zoom dan lighting agar orang melihat citra diri sang politisi seperti yang diinginkan. Ironinya, objek yang paling seksi dalam memperoleh rating yang dipertontonkan di berbagai media ini, secara tidak terkendali memuat berita kontroversi dan mengandung hoax yang pada akhirnya membuat masyarakat semakin bingung dan bersikap apatis untuk datang ke bilik suara dan menggunakan hak pilihnya.

Inilah yang menjadi konsekuensi dari sebuah negara yang menganut sistem presidensial, dimana potensi polarisasi politiknya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan negara yang menganut sistem parlementer.

Permasalahan hoax yang sedang viral ini, secara mengejutkan mendapatkan respon dari Joko Widodo yang dalam kampanye terbukanya di Yogyakarta 23 Maret 2019 yang lalu menyatakan akan melawan fitnah dan hoaks yang beliau diamkan selama 4,5 tahun ini menyerang pribadi dan keluarganya.

Baca Juga :   Efektifitas Piket Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMKN 05 Kota Serang

Tindakan ini pun sejalan dengan pernyataan pamungkas dari Cawapres KH. Maruf Amin dalam sesi debat Cawapres pada 17 Maret 2019 yang lalu yang menghimbau agar masyarakat tidak mudah langsung percaya terhadap isu-isu yang sengaja diedarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Pasca debat tersebut, dinamika politik menjelang Pilpres 17 April 2019 mendatang pun semakin memanas. Tak lama berselang, Menkopolhukam, Wiranto juga memunculkan wacana ke publik akan mengunakan Undang-undang terorisme dalam menjerat dan melawan hoaks karena dianggap menimbulkan dan menyebarkan ketakutan terhadap masyarakat.

Tentu saja wacana ini membuat kaget dan menimbulkan pro dan kontra diantara masyarakat karena banyak pula pihak yang menganggap pemerintah hari ini terkesan otoriter dan berpotensi membungkam kebebasan berpendapat untuk mengevaluasi kinerja dari pemerintah.

Di sisi yang lain, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara mengatakan bahwa tidak kurang dari 900 ribu situs menyebar informasi hoax. Jumlah tersebut termasuk situs pornografi, penipuan, perjudian, serta situs lainnya. Namun isu sensitif yang berkaitan dengan sosial politik, suku, agama, ras, dan antar golongan paling sering dimanfaatkan oleh para penyebar hoax untuk mempengaruhi opini publik.

Dari perspektif pemilih yang terlibat dalam partisipasi politik, sebenarnya sudah menjadi tanggungjawab seluruh warga negara Indonesia untuk mengantisipasi beredarnya hoax khususnya di kampanye Pilpres tahun ini.

Baca Juga :   Petani Kunci Nyawa Rakyat

Masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan selalu mengecek kebenaran sebuah informasi ataupun berita yang diterima. Karena pada akhirnya, situasi politik Indonesia akan ditentukan dari pertemuan empat mata yang dilakukan Jokowi dan Prabowo setelah rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah dirilis.

Pada hari H pemilu nanti, yang paling penting untuk kita kawal bersama adalah persatuan anak-anak bangsa Indonesia dan jangan hanya terfokus pada kemenangan Jokowi atau Prabowo.

Inilah salah satu cara yang bisa dilakukan masyarakat agar siap menghadapi transisi demokrasi dari demokrasi nyata menuju demokrasi digital. Para pendukung kedua pasangan calon pun harus siap menerima dan menghormati apapun hasil pemilu nantinya.

Literasi menjadi aspek yang paling penting dalam membentuk pemahaman masyarakat ketika menerima hoax dan bagaimana kemudian dibentuk instrumen maupun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika menghadapi berita palsu yang mereka terima.

Pemerintah harus segera mencari solusi untuk menemukan semacam alat detektor untuk memilah berita yang benar dan berita bohong. Pada akhirnya, politik elektoral yang bertensi tinggi seperti sekarang inipun membuktikan bahwa rakyat sebagai pemilik suara dan pemilih adalah pemberi mandat dan penguasa sesungguhnya yang akan menentukan nasib masa depan negeri ini.

Semoga saja pesta demokrasi yang menghabiskan anggaran negara yang sangat besar ini dapat berjalan lancar, aman dan damai.

TINGGALKAN KOMENTAR

four + fifteen =