Membela Marwah Rakyat vs Melindungi Penguasa

Membela Marwah Rakyat vs Melindungi Penguasa

0
BAGIKAN
Foto: Amin Rohani (Divisi Kebijakan Publik PATTIRO Banten) / FN

Oleh: Amin Rohani (Divisi Kebijakan Publik PATTIRO Banten)

Serang – Pemerintah Kota Serang harus tegas dan transparan dalam menangani adanya dugaan mark-up ,yang dilakukan oleh  perusahan penyedia Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di Kota serang. Jika dugaan tersebut benar, Pemerintah Kota Serang harus segera melakukan sanksi black list terhadap perusahaan tersebut dan penangannannya harus dilakukan secara transparan.

Hal ini sebagai upaya pembuktian bahwa pemerintah kota serang membela terhadap hak masyarakatnya, ditengah situasi pandemic saat ini.

Adanya dugaan mark-up sebesar 1,9 M yang telah dikembalikan oleh perusaahaan penyedia JPS Kota Serang kepada pemerintah, seperti yang dilansir https://banpos.co/2020/05/14, tidak lantas hal tersebut direspon dengan biasa-biasa saja. Kejadian ini harus menjadi awal pemkot melakukan pembenahan internal, dan mulai menyusun daftar para pengusaha nakal.

Saya khawatir, jika kejadian ini dianggap biasa-biasa saja, dan tidak melakukan langkah tegas, terlebih tertutup akan ada banyak praduga yang tidak baik kepada kinerja serius yang sudah dilakukan oleh pemkot serang.

Baca Juga :   Kedubes Tiongkok Mendadak Tutup, Digeruduk Massa Aksi

Dari hasil  investigasi yang telah kami lakukan terhadap perusahaan PT Bantani Damir Primarta yang disebut-sebut sebagai perusahaan penyedia JPS Kota serang yang dilansir di laman detik.com. Nama  perusahaan tersebut tidak ada dalam daftar penyedia e-katalog dan perusahaan tersebut diduga tidak pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah sesuai yang ditunjukan oleh situs Sirup.lkpp.go.id dan inaproc.id.

Hal ini jelas bertentangan dengan Surat Edaran  No 3 tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19. Pada Huruf E no 3 point a  bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka penanganan darurat covid-19, PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut.

Diantaranya “menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik. Penunjukan penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan”. Hal ini menguatkan dugaan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut.

Baca Juga :   Kembangkan Desa Wisata, UNBAJA Gandeng Kemenpar dan Kemendes

Terlebih saat tertutupnya informasi soal mekanisme pemilihan perusahaan penyedia untuk JPS Kota serang seperti yang terlansir juga di media banpos.co, padahal seharusnya tidak ada yang rahasia dalam mekanisme penyediaan barang dan jasa tersebut.

Pemerintah kota serang (Dinas Sosial/Inspektorat) dan DPRD harus menjelaskan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Jika dugaan tersebut betul adanya, maka harus diteruskan kepada proses hukum selanjutnya , karena pengusaha tersebut tidak memiliki  hati dan rasa empati terhadap kondisi yang dialami oleh masyarakat kota Serang.

Pemkot dan DPRD jangan sampai terkecoh karena pengembalian yang dilakukan oleh perusahaan, dan tidak menimbulkan kerugian Negara, sehingga proses hukum berhenti.  Dengan kejadian ini, akan terlihat kemana keberpihakan eksekutif dan legislatif yang sebenarnya. (FN)

TINGGALKAN KOMENTAR

six + 15 =