Komunikasi Krisis dalam Pengendalian Covid-19: Pemerintah Jangan Sampai Salah Langkah

Komunikasi Krisis dalam Pengendalian Covid-19: Pemerintah Jangan Sampai Salah Langkah

0
BAGIKAN

Oleh: Rizkiya Alifatul Khusna

Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Presiden Joko Widodo Bersama Menteri Kesahatan Terawan Agus Putranto mengumumkan adanya 2 Warga Negara Indonesia (WNI) yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada 2 Maret 2020 lalu.  Pasca adanya pengumuman tersebut, situasi di Indonesia mulai tidak kondusif. Masyarakat terkena panic attack karena merasa seolah-olah virus corona sudah sangat dekat dan siap merenggut nyawa mereka. Hal tersebut disebabkan oleh bertambahnya kasus positif yang semakin hari semakin signifikan. Ditambah lagi merebaknya berita bohong atau berita yang belum pasti kebenarannya yang membuat masyarakat semakin panik dan ketakutan.

Dilansir dari katadata.com, sejumlah informasi tak benar mulai bertebaran lewat media sosial. Pada awal Mei 2020, kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merilis total konten hoax dan disinformasi sebanyak 645. Kabar bohong yang beredar di internet salah satunya mengenai Amoxcilin yang dapat membunuh virus corona dengan cara menaruhnya di atas tandon air, pesan itu mencantumkan nama habib dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Lalu ada pula hoaks terkait 59 jemaat gereja yang tewas karena meminum cairan disinfektan bermerk Dettol. Selain itu, ada hoaks mengenai Pontianak bakal memberlakukan karantina wilayah (lockdown). Ada juga kabar bohong tentang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencuri 161 jenazah terinfeksi covid-19. Bahkan, beredar juga hoaks tentang kompensasi menghindari Covid-19 mengatasnamankan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada dasarnya, ketika suatu krisis terjadi, kebutuhan akan informasi tentang krisis itu sangat tinggi. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa krisis melahirkan ketidakpastian dan ketidakpastian menimbulkan kebingungan dan bahkan mungkin kepanikan (Putra, 2008:9). Komunikasi menjadi bagian yang krusial agar publik mendapat kepastian informasi pada saat krisis. Komunikasi krisis menjadi hal yang sangat penting untuk mengatasi kondisi krisis yang merupakan suatu turning point yang dapat membawa permasalahan kearah yang lebih baik atau malah lebih buruk. Komunikasi krisis merupakan strategi penanganan krisis yang menfokuskan pada apa-apa saja yang harus organisasi katakan dan lakukan dalam kondisi krisis (Coombs, 1999:7).

Dampak dari kurang transparannya informasi mengenai penyebaran covid-19 ini membuat sebagian orang merasa panik dan paranoid. Sedikit saja terjadi kesalahan informasi dan komunikasi dapat memancing respon berbagai kalangan dan membuat keadaan semakin chaos.

Sebagai lembaga pemerintah yang menaungi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melakukan kesalahan fatal. Kesalahan BNPB dalam pengelolaan komunikasi krisis telah menimbulkan resiko yang berdampak negatif. BNPB mengakui adanya ketidaksinkronan dan terdapat data yang ditutupi meski dengan alasan demi kepentingan Bersama.

Baca Juga :   Toleransi, Penegakan hukum dan Kearifan lokal

Kesalahan BNPB dalam pengelolaan komunikasi krisis telah menimbulkan resiko yang berdampak negatif, antara lain peningkatan intensitas permasalahan, sorotan publik, peliputan media massa yang tidak proporsional, penurunan reputasi dan kredibilitas sehingga  kepercayaan masyarakat berkurang. Hal tersebut bermula dari munculnya pengakuan BNPB mengenai ketidaksinkronan data dan adanya data yang ditutupi yang disampaikan oleh  Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo pada 5 Maret 2020.

 

“Betul masih banyak yang tertutup karena banyak masyarakat yang belum tahu, banyak yang di-bully dan sebagainya. Itu salah satu kendalanya. Tapi kita sedang berusaha melakukan [keterbukaan data] karena ini banya di tim pakar itu sedang berdiskusi kerasa untuk bagaimana ini bisa terwujud. Kita tunggu saja minggu ini, minggu depan ini. Kita akan melakukan supaya lebih bagus lagi,” terang Agus dalam video siaran langsung di kanal Youtube Energy Academy Indonesia. Dikutip dari solopos.com.

 

Oleh karena hal tersebut, muncul berbagai reaksi memprotes atas pengakuan BNPB mengenai ketidaksinkronan data. Protes tersebut datang dari berbagai kalangan masyarakat bahkan langsung dari presiden Joko Widodo.

Dikutip dari kbr.id, Jokowi mengatakan seharusnya data pasien COVID-19 antara pusat dan daerah sama dalam satu bagan. Lalu, juga bisa dilihat setiap hari oleh masyarakat luas.

“Saya minta data-data informasi ini betul-betul terintegrasi, semua kementerian masuk kegugus tugas sehingga informasi itu semuanya ada. Baik mengenai jumlah PDP, jumlah ODP setiap daerah, jumlah yang positif, jumlah yang meninggal, jumlah yang sembuh semuanya menjadi jelas dan terdata dengan baik. harusnya ini setiap hari bisa di-update dan lebih terpadu,” ujar Jokowi dalam video conference pada Senin, 13 April 2020.

Setelah meluasnya pemberitaan tersebut, terjadi kebingungan pada masyarakat sehingga terjadi miskomunikasi dan disinformasi. Ujung-ujungnya masyarakat semakin merasa tidak percaya kepada pemerintah bahkan sebagian masyarakat mulai tidak tanggap dan tidak mengindahkan himbauan untuk menjaga jarak aman.

Namun langkah pemerintah yang diambil setelahnya dapat sedikit menjawab kebingungan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, Kapusdatinkom BNPB Agus Wibowo memberikan klarifikasi mengenai ketidaksinkronan data terkait virus corona di Indonesia. Pemerintah menyatakan sumber data yang digunakan pemerintah dan BNPB berbeda. Achmad Yurianto selaku juru bicara istana mengatakan jika data yang Ia gunakan berasal dari Menteri kesehatan sementara pak Agus Wibowo berasal dari BPBD. Yuri mengatakan tidak sinkronnya data itu lantaran BPBD menghitung semua kasus positif berdasarkan rapid test. Sementara, data kasus positif yang digunakan pemerintah berpatokan pada pemeriksaan PCR. Menurut Yuri, data milik pemerintah yang update setiap harinya mengikuti aturan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) soal pelaporan kasus positif berdasarkan PCR. Jika ingin datanya sinkron, Yuri meminta BNPB menyesuaikan data yang dimiliki Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Baca Juga :   Kita Disuruh Berproses, Bukan Berhasil

Pemerintah juga telah mengantisipasi terjadinya ketidaksinkronan data dengan cara membuat sistem Bersatu Lawan Covid-19 beserta aplikasi, pemerintah mengklaim sistem tersebut dapat mengintegrasikan dan memberi transparansi dalam manajemen informasi penanganan Covid-19.

Ditengah situasi krisis saat ini pemerintah memang sudah seharusnya dapat memberikan informasi dan mengkomunikasikannya secara berkala untuk menghilangkan rasa ketakutan masyarakat. Jangan berikan informasi yang sekiranya dapat membuat keadaan semakin chaos. Informasi yang positif dapat memicu pikiran positif masyarakat juga sehingga tidak ada rasa paranoid yang justru bisa mengganggu kesehatan pribadi dan memudahkan terjangkitnya virus.

BNPB maupun instansi lainnya harus lebih berhati-hati dalam penyampaian informasi. Harus memperhatikan tahapan krisis yang terjadi. Menurut analisis penulis, krisis sebelumnya terjadi karena BNPB tidak menyadari ketika masih pada tahap prodromal dimana berbagai kalangan masyarakat memprotes terkait ketidaktransparanan data lalu diperparah dengan adanya pengakuan BNPB yang semakin membuat masyarakat yakin bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam penanganan Covid-19 ini. Padahal kenyataannya segala upaya telah dilakukan pemerintah, tidak lain untuk menekan laju penambahan kasus positif di Indonesia.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah menjadi harapan masyarakat dalam pengendaliannya. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan dipercaya mampu mengatasi pandemi ini. Namun sedikit saja salah langkah, pemerintah bisa kehilangan citranya, menyebabkan krisis kepercayaan dan menciptakan kepanikan masyarakat Indonesia.

Kita sebagai rakyat juga harus mampu mendukung berbagai kebijakan pemerintah untuk menekan kasus positif, diantaranya dengan diam dirumah, menjaga kondisi kesehatan agar tetap fit, menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta menjaga jarak aman ketika terpaksa harus berada diluar rumah. Dengan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, diharapkan Pandemi Covid-19 bisa segera berakhir.

TINGGALKAN KOMENTAR

2 × four =