Komisi Informasi Banten Dorong Pemprov terbitkan perubahan KepGub tentang PPID Banten

Komisi Informasi Banten Dorong Pemprov terbitkan perubahan KepGub tentang PPID Banten

0
BAGIKAN
Foto: Pengurus KI Banten berfoto dengan Ketua DPRD Banten / FN

Serang – Komisi informasi Provinsi Banten mendorong Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan percepatan perubahan Keputusan Gubernur Nomor: 499.05/Kep.216-Huk/2013 tanggal 23 Maret 2013 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 499.05/Kep.673-Huk/2011 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Dimana keputusan tersebut sudah tidak sesuai dengan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Hal ini terungkap saat Komisi Informasi Provinsi Banten bertemu dengan ketua DPRD Provinsi Banten, Rabu (29/1) di ruang rapat ketua DPRD Banten.

Kedatangan Komisi Informasi Provinsi Banten merupakan pelaksanaan UU no. 14 tahun 2008 serta amanat dari Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRD.

Ketua Komisi Informasi Banten, Hilman mengatakan bahwa laporan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Informasi Banten ini bagian dari pertanggungjawaban KI Banten tahun anggaran 2019.

Baca Juga :   Laporan LBH Keadilan Tak Ditanggapi, Bawaslu Banten Nekat Lantik Dua Komisioner Bermasalah

Sementara itu, ketua DPRD Banten Andra Soni menyambut baik kehadiran seluruh komisioner yang didampingi sekretariat KI Banten.

Andra Soni mengungkapkan bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten yang merupakan lembaga mandiri, perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah Provinsi Banten.

“Kehadiran lembaga Komisi Informasi yang merupakan perintah dari UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi ujung tombak tata kelola keterbukaan informasi publik di Provinsi Banten. Apalagi Banten sudah memiliki Perda yang mengatur tata kelola keterbukaan informasi publik di pemerintah daerah Provinsi Banten,” ujar Andra.

“Saya meminta KI untuk dapat berkontribusi untuk menjadikan provinsi Banten menjadi provinsi yang informatif,” sambungnya.

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten menjelaskan bahwa sejak dilantik, KI telah menyelesaikan 6 dari 54 sengketa informasi yang belum dilaksanakan oleh KI periode 205-2019.

Lebih lanjut dikatakan, beberapa pihak termasuk sebagian OPD pemerintah Provinsi Banten masih berpandangan bahwa Komisi Informasi merupakan Subordinat dari Dinas Kominfo Provinsi Banten. Sehingga dalam penatakelolaan lembaga KI Banten relatif belum mandiri termasuk penganggaran kelembagaan KI tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari Dinas Kominfo.

Baca Juga :   Polda Banten Berhasil Meringkus Pembobol Website UIN SMH Banten

KI Banten pada saat terjadi dinamika dalam pembahasan RAPBD untuk Dinas Kominfo akan berdampak langsung kepada penganggaran KI Banten. Berbeda halnya jika penganggaran KI Banten langsung ke TAPD meskipun dalam pelaksanaan admisnitrasi keuangan tetap dilaksanakan oleh Bidang Kominfo sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang mengatur Komisi Informasi.

“Kami berharap TAPD Provinsi Banten tidak menjadikan anggaran KI menjadi Subordinasi Dinas Kominfo,” kata Andra yang diamini oleh seluruh Komsioner dan Sekretariat KI Banten.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil ketua KI Banten Toni Anwar Mahmud, Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Nana Subana, Ketua Bidang Kelembagaan Heri Wahidin, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Lutfi, Kusma Priatna dan sekretariat KI Banten lainnya.

(FN)

TINGGALKAN KOMENTAR

5 × two =