Komisi Informasi Banten Dorong Pemprov Sediakan Informasi Daftar Aset

Komisi Informasi Banten Dorong Pemprov Sediakan Informasi Daftar Aset

0
BAGIKAN

Serang – Ketua Komisi Informasi Banten, Hilman pada saat mengunjungi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten mendorong disediakannya informasi mengenai aset daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 11 bahwa salah satu bagian dari Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala adalah daftar aset.

Salah satu upaya KI Banten mendorong Pemprov Banten meraih kategori badan publik provinsi yang informatif pada penilaian yang dilakukan KI Pusat tahun 2020 mendatang serta sesuai agenda RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 adalah mendorong PPID utama provinsi Banten melalui BPKAD provinsi Banten untuk dapat melaksanakan amanat Pasal 11 Perki No 1 tahun 2010.

Baca Juga :   Lepas Mahasiswanya KKM, UNBAJA Optimis Tingkatkan Pendidikan di Kab. Serang

Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti menyambut baik kehadiran Komisi Informasi Banten terutama dalam mendorong keterbukaan infromasi publik di provinsi Banten.

“BPKAD telah berupaya melakukan pencatatan aset Pemprov Banten dengan berbagai inovasi dengan harapan dapat melakukan percepatan pembenahan khususnya dalam daftar aset yang dimiliki Pemprov Banten. Salah satunya adalah aset tanah,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Hilman mengungkapkan bahwa KI Banten sangat concern dalam mendorong Provinsi Banten mencapai target RPJMD tahun ketiga yaitu kategori informatif, namun perlu dukungan dari berbagai sektor terutama PPID Utama.

“KI Banten juga sebelumnya telah melayangkan surat ke gubernur Banten untuk melakukan percepatan pembentukan keputusan gubernur Banten terkait PPID Banten sesuai dengan Perda No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Perda serta sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” pungkasnya.

Baca Juga :   Komisi Informasi Banten Dukung Pemrov Banten Prioritaskan Penataan Aset pada RKPD 2021.

Hadir pada kesempatan tersebut, komisioner KI Banten lainnya, Heri Wahidin, Nana Subana, lutfi dan Toni Anwar Mahmud.

(FN)

TINGGALKAN KOMENTAR

nineteen − seventeen =