KI Banten Dorong Keterbukaan Informasi Publik Pemprov dan Kabupaten/Kota untuk Anggaran Pandemi...

KI Banten Dorong Keterbukaan Informasi Publik Pemprov dan Kabupaten/Kota untuk Anggaran Pandemi Covid-19

0
BAGIKAN
Foto: Pengurus KI Banten berfoto dengan Ketua DPRD Banten / FN

Serang – Komisi Informasi Provinsi Banten mendorong Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat mengumumkan besaran dan alokasi penetapan pergeseran anggaran dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di wilayah provinsi Banten, hal itu diungkapkan Ketua KI Banten, Hilman, Minggu (03/05/2020).

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; serta Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan Nomor 177/Kmk.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pergeseran Anggaran tahun anggaran 2020 dalam pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

Dengan adanya pergeseran anggaran tersebut perlu adanya penyampaian Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala melalui saluran yang mudah dan dipahami masyarakat khususnya website resmi milik pemerintah daerah yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Banten sebagaimana diatur oleh Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 20110 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Pasal 11 huruf b yaitu sekurang-kurangnya Badan Publik menyampaikan ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang terdiri atas:

Baca Juga :   Ketua DPRD Banten Ingatkan Masyarakat Terkait Bahaya Covid-19 dan Larangan Berkumpul

1. nama program dan kegiatan;

2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;

3. target dan/atau capaian program dan kegiatan;

4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;

6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;

7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat.

Hal ini penting dilakukan untuk tidak menambah kegelisahan masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19 terutama dalam program jaringan pengaman sosial (JPS) dan masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) baik waktu penyampaian bantuan, besaran, mekanisme dan sebagainya.

Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 6 April 2020 pada butir 6 huruf d bahwa meminta seluruh PPID Badan Publik untuk tetap melakukan pelayanan informasi dengan memprioritaskan penyampaian informasi secara berkala dan berbasis daring (online) atau media lainnya, khususnya terkait dengan rencana kebijakan dan anggaran, rencana perubahan kebijakan dan anggaran dan mekanisme partisipasi publik di badan publik selama masa masa darurat kesehatan akibat Covid-19 berlangsung. Dengan tetap mempertimbangkan kebijakan pembatasan sosial dan pembatasan jarak aman (jaga jarak).

Baca Juga :   Speed Jakarta Utara Distribusikan Beras Bantuan dari ACT kepada Pengemudi Ojol

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Banten melalui PPID Utama perlu melakukan berbagai upaya untuk dapat melaksanakan amanat Undang-undang 14 tahun 2008 dan Perki 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik untuk memberikan kepastian kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini.

Sementara itu ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Banten, Lutfi mengatakan, pada triwulan I (januari sampai dengan Maret) 2020 KI Banten telah menyelesaikan sebanyak 35 register dan belum disidangkan sebanyal 41 register dimana 55 register diantaranya merupakan tindak lanjut dari regsiter tahun 2019 yang belum diselesaikan oleh periode sebelumnya. Sehngga jumlah resgiter hingga 31 Maret 2020 berjumlah 76 register.

Pada situasi pandemi Covid-19 di provinsi Banten, KI Banten balum ada rencana melakukan persidangan secara daring mengingat belum siapnya sarana dan prasarana yang dimiliki KI Banten, termasuk kesiapan dari para pihak mengingat kekhususan hukum acara yang dimiliki Komisi Informasi yaitu PerKI no. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (FN)

TINGGALKAN KOMENTAR

five × 2 =