KAMMI: Pembakaran Mapolsek Ciracas adalah Tindakan Radikalime

KAMMI: Pembakaran Mapolsek Ciracas adalah Tindakan Radikalime

0
BAGIKAN

Arogansi oknum TNI kembali terjadi. Entah apa yang ada dipikiran mereka sebagai abdi negara justru memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan perusakan dan pembakaran Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Masa tidak puas atas penanganan kasus pemukulan anggota TNI oleh Tukang parkir.(11/12/2018)

Selain itu, terjadi tindakan kekerasan terhadap warga sipil dan pembakaran motor milik warga, beruntung warga tersebut berhasil diamankan. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sangat mengecam perbuatan buruk tersebut. Irfan Ahmad Fauzi selau ketua umum KAMMI melihat tidakan oknum TNI itu sudah masuk pada perilaku radikal. “Ini hanya memperburuk citra TNI setelah hilangnya kepercayaan masyarakat akibat ketidakmampuan dalam menangani persoalan penembakan warga sipil di Papua yang terus berulang-ulang”.

Baca Juga :   Ketua Umum SP Antara, Abdul Gofur: Direksi Antara Harus Utamakan Karyawan Bukan Pencitraan

Secara kasat mata perilaku oknum TNI tersebut seolah menjunjung tinggi solidaritas. Seperti pepatah bila ada satu bagian tubuh yang sakit, maka bagian tubuh yang lain pun merasakan hal yang serupa. Hanya saja menurut Irfan, mereka salah menafsirkannya. “Tidak dibenarkan melakukan perusakan infrastruktur negara apalagi hanya sekedar solidaritas dan meluapkan amarah semata” ujar Irfan.

KAMMI menyadari tugas TNI yang begitu berat untuk menjaga keutuhasn NKRI serta melakukan tugas-tugas kemanusiaan untuk masyarakat setempat. Hal ini harus sejalan dengan memastikan kematangan berpikir dan berperilaku terhadap setiap personil agar tidak ada lagi tindakan radikalisme yang mencoreng citra TNI.

Disisi lain, Deni Setiadi Kabid Kebijakan Publik PP KAMMI menilai lambannya penanganan kasus pemukulan anggota TNI oleh tukang parkir harus dijadikan evaluasi dikalangan kepolisian. Deni menegaskan agar segala bentuk tindakan kriminal harus ditangani dengan cepat dan adil.

Baca Juga :   Lakukan Qurban, PP KAMMI: untuk Menjaga Ketahanan Pangan Keluarga

Selama pemerintahan Jokowi sudah banyak kasus kekerasan antara oknum polisi dengan TNI. sebagai kepala negara, Presiden Jokowi memiliki kewenangan untuk menghimbau, melalui aparat keamanannya. Sehingga, setiap gerakan masyarakat yang muncul berjalan tertib dan aman. Kenyataannya Presiden Jokowi gagal melakukan konsolidasi terhadap TNI dan Polri. “Ini bukti ketidak mampuan presiden mengontrol aparat atau memang justru konflik ini sengaja dirawat?” Tutup Deni.

Editor : Muhammad Raidhil

TINGGALKAN KOMENTAR

1 × 2 =