KAMMI INISIASI GERAKAN #KAWALAPBN2019

KAMMI INISIASI GERAKAN #KAWALAPBN2019

0
BAGIKAN

DPR RI mengesahkan Undang-Undang APBN 2019 dalam rapat paripurna di gedung Nusantara II DPR RI, Rabu (31/10/2018) siang. Menteri keuangan Sri Mulyani yang turut hadir dalam pengesahan UU APBN 2019 memastikan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan menjadi prioritas utama.

Irfan Ahmad Fauzi Ketua Umum KAMMI tidak yakin optimalsasi penggunaan APBN sepenuhnya dilaksanakan sesuai harapan. Apalagi menjelang pemilu potensi penyelewengan APBN sering terjadi. Sehingga penyerapan untuk kepentinggan rakyat jadi diabaikan.

Rincian UU APBN 2019 terdiri atas asumsi dasar makro ekonomi dan pembangunan ekonomi 2019, seperti target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, target inflasi 3,5 persen, asumsi nilai tukar Rp15.000 per dolar AS, dan suku bunga SPN 5,3 persen. Sementara itu pemerintah mengalokasikan Rp. 3 Triliun untuk dana kelurahan dan Rp. 70 Triliun untuk Dana Desa.

Baca Juga :   Jelang Pemilu 2019, Masyarakat Harus Hindari Bentuk Adu Domba

Menurut Irfan Dana hibah dan bansos merupakan pos dalam APBN yang paling memungkinkan diselewengkan untuk dana politik. Selain itu juga program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta program bantuan pangan non tunai bisa disalahgunakan untuk kepentingan kampanye bagi pihak tertentu. “jangan sampai menteri dan perangkat pemerintah lainnya berlomba-lomba memanfaatkan APBN untuk kepentingan politik” tegas Irfan.

sementara itu, Melihat rawannya penyelewengan APBN 2019, Deni Setiadi Ketua Kebijakan Publik KAMMI mengajak kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk  melakukan gerakan kawal APBN 2019. Tujuannya untuk pengontrolan berbagai alokasi anggaran agar tepat sasaran. Selain itu juga target pembangunan ekonomi 2019 sesuai target yang diharapkan.

Baca Juga :   Prediksi Peredaran Rokok Ilegal Rugikan Negara Rp 4,38 T

Deni melihat percepatan informasi khususnya melalui media sosial bisa dimaksimalkan untuk menyerukan gerakan ini dengan #kawalapbn2019. Bagaimanapun 80% APBN bersumber dari rakyat melalui pajak yang dibayarkan, sehingga saatnya masyarakat turut andil melakukan pengawalan. “Kedepannya akan ada berbagai macam kegiatan yang tersebar di seluruh Indonesia guna suksesi gerakan #kawalapbn2019” tutup Deni (MRF)

TINGGALKAN KOMENTAR

one × two =