Internasionalisme Kesultanan Banten

Internasionalisme Kesultanan Banten

0
BAGIKAN
Foto: Ilustrasi kesultanan Banten

Oleh, Jemmy Ibnu Suardi (Peneliti Mercusuar Institute)

Sejak awal berdirinya, Kesultanan Banten telah menjadi destinasi utama untuk berbisnis dan tinggal menetap membangun keluarga. Posisinya yang strategis di pesisir, menyambungkan Sumatera dan Jawa, menjadikannya ramai disinggahi para saudagar Internasional.

Sultan pun membuka lebar-lebar, bagi pendatang khususnya umat Islam yang ingin menjadi bagian dari Kesultanan Banten. Konsep kewarganegaraan (National state) ala Barat memang belum dikenal pada masanya. Tetapi konsep Ummah, sebagai hamba Allah menjadikan Sultan membebaskan siapapun yang ingin tinggal di Banten.

Ideologi ekspansi menjadi tren sebuah kekuasan pada awal abad ke-17. Begitu juga dengan Banten, Maulana Yusuf menaklukkan seluruh Barat Pulau Jawa warisan Kerajaan Padjajaran, dan juga sebagian ujung Timur pulau Sumatera, Lampung. (Claude Guillot, 2008 : 107)

Semuanya menjadi wilayah kekuasaan yang mapan selepas Maulana Yusuf tiada. Orang-orang Tamil, Tionghoa, Arab, India, Melayu, Jawa, Bugis-Makassar, Bali, membuat struktur sosial Kesultanan Banten menjadi beragam. Apalagi selepas orang-orang Eropa, seperti Inggris, Perancis, Denmark, Portugis dan Belanda mengetahui rute ke Nusantara, semakin ramailah Banten.

Baca Juga :   Kerajaan Sunda adalah Banten, Penguasa Selat Sunda

Pada era Sultan Ageng Tirtayasa, Claude Guillot dalam bukunya menggambarkan, beberapa etnik asing tidak hanya menjadi warga negara biasa di Kesultanan Banten, tapi juga menjabat pada pos-pos yang penting. Tercatat orang-orang Tamil dan Tionghoa menjadi Syahbandar dan menteri dalam kabinet pemerintahan Sultan. (Claude Guillot, 2008 : 113)

Sultan Ageng Tirtayasa menganut sistem Internasionalisme yang inklusif. Meskipun demikian, Sultan membagi wilayah-wilayah mana yang boleh dihuni oleh rakyatnya.

Misalnya, masyarakat pribumi Banten dan orang-orang Islam boleh tinggal di dalam kota berbenteng, dengan dipimpin oleh pangeran-pangeran sebagai penanggung jawabnya. Orang-orang asing non Muslim yang berstatus sebagai kafir Dzimmi tinggal di luar benteng, bagian sebelah Barat, yang sebagian besar adalah orang Tionghoa, dan beberapa orang Eropa disebut wilayah Pecinan. (Claude Guillot, 2008 : 94)

Status Kafir Dzimmi adalah konsekuensi logis dari model Kesultanan Banten, sebagai sebuah pemerintahan berdasarkan pada syariat Islam. Pun demikian, toleransi antar umat beragama amat dijunjung tinggi di Kesultanan Banten.

Orang-orang Tionghoa dan India yang masih menganut agama kepercayaannya dibiarkan bebas beribadah. Orang-orang Banten pra Islam yang masih menganut keyakinan pada ruh nenek moyang, yang sekarang dikenal sebagai komunitas Baduy. Juga orang Barat Kristen bebas beribadah dalam kapel di loji mereka masing-masing. (Claude Guillot, 2008 : 97)

Baca Juga :   Perjuangan Patih Wargadireja Menjemput Surga Menjadi Syuhada (Bagian 2)

Selain pejabat pemerintahan, Kesultanan Banten juga menempatkan orang-orang Bali, Makassar – Bugis sebagai tentara. Dalam diskusi bersama Mufti Ali Ph.D, Sultan Ageng Tirtayasa menjadikan orang-orang Bali dan Makassar-Bugis sebagai tentara utama dalam pasukan Kesultanan. “Bahkan tidak sedikit yang menjabat sebagai Jenderal dalam struktur ketentaraan Kesultanan Banten,” ujar Mufti Ali Cendekiawan Banten.

Konsep Internasionalisme yang inklusif ini, dibawah daulat Sultan Ageng Tirtayasa, berhasil membuat Kesultanan Banten menjadi sebuah negara yang kuat pada masanya. Meskipun demikian, ideologi Internasionalisme ini mendapat tantangan dari Pangeran-pangeran yang berpaham nasionalis. Sultan Anom atau umum dikenal Sultan Haji menjadi motor dari paham Nasionalisme Banten. Pertentangan ideologis ini juga menjadi salah satu penyebab pemberontakan. (Claude Guillot, 2008 : 128)

TINGGALKAN KOMENTAR

eighteen + sixteen =