IMALA: Bubarkan Komisi Transparansi dan Partisipasi

IMALA: Bubarkan Komisi Transparansi dan Partisipasi

0
BAGIKAN
Aksi IMALA di Depan DPRD Lebak, Jum'at 22 Juli 2016

Banteninfo.com (Lebak)- Ikatan Mahasiswa Lebak, menuntut DPRD Kab. Lebak untuk membubarkan Komisi transparansi dan Partisipasi (KTP) dan cabut Perda nomor 06 tahun 2004 dan 02 tahun 2012 yang dinlai bertentangan dengan UU No.14 tahun 2008.

Sebelumnya IMALA telah melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kab. Lebak jumat, 22 Juli 20016. Dalam aksi tersebut IMALA mengingatkan DPRD dan Bupati bahwa perda yang mengatur KTP sudah tidak relevan.

“Jika kita bandingkan Perda nomor 6 tahun 2004 dan perda nomor 02 tahun 2012, maka kita akan menemukan adanya ketidakseimbangan secara fungsi dan wewenang yang diatur dalam UU no. 14 tahun 2008” Ujar Ketua IMALA Pusat Dudi Haryudi kepada redaksi (26/7/2016).

Baca Juga :   HMB Jakarta : Seba Baduy Pemprov Harus Memfasilitasi dan Lestarikan

Dalam amanat undang undang nomor 14 tahun 2008 menjelaskan bahwa Komisi Informasi Publik (KIP) terdiri dari KIP Pusat, KIP Provinsi dan KIP Kabupaten/kota.

“di Kabupaten Lebak, adanya KTP bukan KIP, KTP mengikuti perda sedangkan KIP mengacu pada UU nomor 14 tahun 2008, jangan sampai pemerintah keluar dari aturan Undang-Undang tersebut” Ujar Dudi.

IMALA juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi adanya aturan Perda yang harus disesuaikan dengan Undang Undang.

“jika bertentangan tentu kami akan melakukan Aksi unjuk rasa, kalau pemerintah tidak menggubris tuntutan kami, Imala siap Aksi dan mobilisasi massa yang lebih besar” Tegas Dudi

Selain itu, IMALA menuntut agar pemerintah memperkuat peran dan fungsi PPID Kabupaten Lebak yang menjadi sentris keterbuakaan pemerintah dalam mengelalola keuangan dan pembangunan daerah. (aan/mfa)

Baca Juga :   BEM UPI Serang Galang Dana Untuk Korban Banjir Bandang

TINGGALKAN KOMENTAR

nine − four =