DPRD Kota Tangsel Bahas Pansus Urusan Pemerintah Daerah

DPRD Kota Tangsel Bahas Pansus Urusan Pemerintah Daerah

0
BAGIKAN

Tangsel (Banteninfo.com)– Adanya perubahan UU 32 2014 terpaksa harus di revisi mengingat UU tersebut sudah digantikan oleh UU 23 2014 tentang aturan pemerintah daerah. Dalam perubahan tersebut ada point penting yang tercantum dalam UU 23 2014 terkait dengan urusan konkuren dibagi menjadi dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan sedangkan urusan wajib dibagi dua menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Menyikapi perubahan tersebut DPRD Kota Tangsel merespon dengan menggelar Pansus di Tangerang Selatan, Minggu (5/6).

Siti Chadijah anggota DPRD Kota Tangsel mengatakan “dalam perubahan raperda ini cukup simple karena hanya 12 pasal. Dengan adanya revisi ini harapan kami di DPRD Kota Tangsel, pengaturan urusan pemerintahan di kota Tangsel bisa lebih responsif terhadap perubahan peraturan perundangan diatasnya”

Baca Juga :   Indahnya Sikap Toleransi Di Bulan Suci

Dalam pembahasan perubahan perda tersebut, setidaknya ada tiga point penting yang dihapus karena tidak sesuai dengan kondisi geografis di kota Tangsel, yaitu urusan kehutanan kelautan dan sumberdaya alam.

“dalam pembahasan pansus ini, saya berharap pembentukan organisasi perangkat daerah dapat mengacu kepada UU 23 tersebut, sehingga kita bisa memperdiksibanyaknya OPD yang ada mengacu kepada urusan pemerintah sesuai UU tersebut” Kata Chadijah di Tangsel (5/6). (aan/fadel)

TINGGALKAN KOMENTAR

16 − seven =