Corona, Antara Ada Dan Tiada Pada Masyarakat Permukiman Kumuh

Corona, Antara Ada Dan Tiada Pada Masyarakat Permukiman Kumuh

0
BAGIKAN

Oleh: Euis Kurniyawati (Mahasiswa Pendidikan Sosiologi UNTIRTA)

Pandemi Covid 19 saat ini sudah menerpa Indonesia lebih dari 9 bulan lamanya, sejak kasus pertama diumumkan pada awal Maret 2020. Kasus positif corona di Indonesia masih terus bertambah dalam jumlah ribuan setiap harinya, melansir dari lama Covid.go.id hingga Jum’at 18 Desember 2020 kasus positif corona berambah 6.689 sehingga total kasus positif corona di Indonesia menjadi 650.197. Pemerintah saat ini terus menghimbau agar masyarakat senantiasa mematuhi protokol kesehatan guna menekan laju penularan virus corona dan pemerintah menekankan pentingnya perilaku 3 M yakni Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jaga jarak dan menghindari kerumunan.

Namun himbauan pemerintah itu bagaikan angin berlalu pada masyarakat permukiman kumuh yang ada di pinggiran rel kereta api, Kasemen. Jaga jarak atau physical distancing sulit dilakukan karena penduduknya sangat padat, sering mencuci tangan dengan sabun juga tidak mudah karena fasilitas air bersih dan sanitasi yang kurang, bagi masyarakat miskin untuk membeli masker dan membeli handsanitizer bukanlah prioritas selain itu pula seruan untuk bekerja di rumah alias Work From Home (WFH) sulit rasanya untuk diterapkan di kawasan permukiman kumuh karena mayoritas masyarakat bekerja serabutan yang dimana penghasilannya tidak menentu setiap harinya ada yang berprofesi sebagai nelayan, pembuat ikan asin, kuli bangunan, pengrajin kayu, tukang becak dan ada yang bekerja sebagai pemulung.

Kita ketahui bersama bahwa permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota – kota besar di Indonesia bahkan kota – kota besar di negara berkembang lainnya dan salah satu faktor penyebab adanya permukiman kumuh adalah fenomena urbanisasi yang sangat pesat dan memberikan dampak negatif terhadap kawasan perumahan dan permukiman menjadi lebih padat dan cenderung kumuh. Permukiman kumuh adalah suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak berstruktur, tidak berpola (misalnya letak rumah dan jalannya tidak beraturan, tidak tersedianya fasilitas umum, sarana dan prasarana air bersih, MCK) bentuk fisiknya yang tidak layak misalnya secara reguler tiap tahun kebanjiran (Santosa, 2007).

Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten dan merupakan salah satu kota besar di Indonesia ternyata mengalami permasalahan sosial yang sama dengan kota – kota besar lainnya. Permasalahan lingkungan pemukiman yang dikategorikan kumuh juga dialami oleh masyarakat Kota Serang tepatnya berada di pinggiran rel kereta api salah satunya yaitu Kp. baru, Desa Banten, Kecamatan Kasemen. Banyak bangunan berukuran lima kali enam meter yang dihuni satu, dua, hingga tiga keluarga yang berdiri secara ilegal. alasan masyarakat untuk tetap tinggal di kawasan permukiman kumuh tidak lain karena terhimpit masalah ekonomi sebenarnya masyarakat sudah dihambau oleh pemerintah kota serang untuk direlokasi ke Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) yang berjarak kurang dari 1 km dari permukiman kumuh tentu alasannya karena dikenakan biaya sewa sekitar 260 ribu perbulan untuk perkamarnya di Rusunawa tersebut apalagi di saat pandemi seperti ini perekenomian masyarakat menurun drastis sangat dirasakan oleh masyarakat permukiman kumuh disana “bagaimana mau pindah ke rusunawa untuk makan sehari – hari pun sulit apalagi lagi corona seperti ini penghasilan saya sangat turun drastis yang sebelumnya saya menjual ikan asin bisa sampai 10 kg tiap harinya tapi setelah corona ini terkadang saya hanya menjual 1 kg perhari” ujar ibu jubaedah pembuat sekaligus penjual ikan asin pada saat diwawancarai pada tanggal 15 Desember 2020.

Baca Juga :   Alpukat Dikatakan Bisa Memperpanjang Umur

Berbicara terkait pandemi COVID-19 saat ini, masyarakat permukiman kumuh bukan bermaksud untuk tidak mematuhi anjuran pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan namun lingkungan dan perkerjaan yang tidak mendukung yang dimana lingkungan yang padat sulit untuk menjaga jarak, banyak sampah yang tidak terbendung, sanitasi yang kurang baik serta pekerjaan yang tidak mendukung yaitu banyak yang berprofesi sebagai pemulung, sebagian dari mereka sebenarnya mengaku khawatir terpapar corona dari sampah yang dihasilkan masyarakat, namun apa daya urusan perut tak lagi membuat mereka mundur, menggunakan masker wajah dari kain yang lusuh dan tentu tak layak terkadang mereka harus gunakan berkali – kali karena mereka tidak memiliki persediaan masker.

“Disaat pandemi seperti ini terjadi penurunan hasil mengais sampah sebelum corona biasanya Rp 50.000 perhari dikantongi tetapi sejak beberapa bulan terakhir Rp 20.000 – Rp30.000 itu lebih baik dibandingkan awal – awal corona muncul terkadang hanya Rp 10.000 hasil mengais sampah perharinya apalagi harus lebih berhati – hati karena banyak sampah non medis dari rumah sakit yang sangat rentan terjangkit virus corona”, kata seorang pemulung yang bernama rusdi saat ditemui di pasar karangantu, kasemen.

Baca Juga :   Bahasa Kekerasan dalam Anatomi Manusia

Rusunawa merupakan solusi yang sangat nyata untuk masyarkat permukiman kumuh apalagi disaat pandemi seperti ini yang dimana tinggal di permukiman kumuh sangat rentan tertular dan menularkan penyakit, termasuk COVID-19. namun adanya tarif yang diberikan untuk menyewa rusunawa membuat masyarakat permukiman kumuh enggan berpindah ke rusunawa, jangankan untuk tempat bernaung untuk makan pun mereka masih sangat sulit akhirnya masyarakat tetap bertahan untuk tinggal di permukiman kumuh.

Jika memang biaya sewa rusunawa yang ada di kampung margaluyu, Kasemen itu tidak dapat digratiskan atau harganya lebih dimurahkan lagi, seharusnya pemerintah selain memberikan rusunawa yang masih dikenakan tarif sewanya perbulan pemerintah juga harus memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang belum punya pekerjaan yang layak atau yang benar – benar belum memiliki pekerjaan sama sekali selain itu pula solusi yang bisa digunakan pemerintah adalah dengan merevitilasi kampung – kampung yang ada di tengah kota menata kawasan tersebut agar tidak kumuh namun tetap dengan mempertimbangkan aspek optimalisasi lahan misalnya dengan membangun rumah mikro bertingkat dengan menggunakan anggaran pembangunan dan subsidi rusunawa dari pemerintah.

Jika beberapa cara diatas masih saja gagal. Maka pemerintah dapat memperbaiki struktur dan fasilitas desa, Sehingga masyarakat yang menghuni permukiman kumuh yang kita ketahui mayoritas adalah orang – orang yang melakukan urbanisasi dan dapat tertarik untuk kembali ke kampung halamannya. Atau dapat juga membangun lapangan pekerjaan yang banyak di desa karena desa memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah dan tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten.

TINGGALKAN KOMENTAR

16 − 6 =